Pantau Kesiapan Pilpres dan Pileg 2019, DPR RI Kunjungi Lapas Klas I Surabaya
SIDOARJO – Komisi III dan Komisi II DPR-RI melakukan Kunjungan Kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Surabaya. Kunjungan Kerja ini dalam rangka menggali kesiapan Lapas/Rutan untuk menyambut pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif 2019.
Rombongan di sambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Susy Susilawati beserta jajaran dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja di Aula Lapas Klas I Surabaya (6/11/2018). Kunjungan kerja DPR ini dilaksanakan dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018- 2019.
Dalam paparannya Susy Susilawati menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan antaranya dengan mengeluarkan Surat permohonan fasilitatif pendataan pemilih di Lapas dan Rutan se-Jawa Timur. Surat persiapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2018. Surat percepatan pendaftaran DPT bagi tahanan/Narapidana Jawa Timur Tahun 2018 dan Surat tentang Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 kepada Kepala Lapas/ LPKA/ Rutan/ Cabang Rutan.
Walau demikian menurut Susy, masih terdapat kendala yang dihadapi antara lain sebagian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak dapat menunjukkan KTP Elektronik, NIK maupun surat keterangan dari Dispendukcapil. Sebab tidak semua WBP dapat dimintakan KTP Elektronik dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) karena belum terekam dalam data Base Dispendukcapil. Terdapat WBP yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Pemindahan WBP secara berkala dari satu Lapas/ Rutan ke Lapas/Rutan lainnya atau dari dan keluar Jawa Timur serta masih terdapat WBP yang berasal dari luar daerah (luar provinsi/ kabupaten/kota). Sehingga KPUD kesulitan menetapkan sebagai DPT,” ujar Susy.
Susy menjelaskan untuk mengatasi permasalahan tersebut Kanwil Kemenkumham Jatim telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KPUD untuk mendaftarkan WBP agar dimasukkan dalam DPT, melakukan koordinasi dengan Dispendukcapil untuk mendata WBP yang tidak mempunyai KTP Elektronik.
“Tujuannya agar Dispendukcapil menerbitkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (Suket) kepada WBP yang bersangkutan, selain itu juga melakukan kerjasama dengan Dispendukcapil Kabupaten/ Kota untuk melakukan perekaman KTP Elektronik,” jelasnya.
Ucapan Susy itu didukung Ketua Komisi II Zainudin Amali yang datang secara khusus untuk melihat kondisi di lapangan. Menurutnya, jangan sampai masyarakat kehilangan haknya sebagai warga negara. Beliau meminta Dispenduk dan KPU melakukan perekaman KTP Elektronik dan DPT. “Termasuk mereka yang berpotensi berusia 17 tahun pada masa pemilihan nanti,” tegas Zainudin.
Zainudin mengaku tak akan main-main akan menjalin komunikasi langsung dengan Mendagri Tjahjo Kumolo. “Ini akan jadi atensi kami, saya harap tidak ada yang main-main dan meremehkan potensi hilangnya puluhan ribu suara ini,” tutur Zainudin.
Sebelum melakukan audiensi dengan stakeholder terkait pelaksanaan pemilu 2019 di Lapas/ Rutan, rombongan para anggota Komisi II & III DPR RI yang didampingi Kakanwil Kemenkumham Jatim, Para Kadiv, dan Kalapas Kelas I Surabaya Pargiyono, melakukan inspeksi ke blok H. Tempat para WBP Kasus Korupsi ditempatkan.
Tim sempat melihat layanan apa saja yang diberikan pihak Lapas kepada WBP Kasus Korupsi. Menurut tim, tidak ada fasilitas berlebihan yang diberikan, semua sesuai dengan SOP yang ada.
Dari sana, tim bergerak ke blok khsusus WBP Kasus Teroris yang berada tak jauh dari Blok H. Tim Komisi II & III sempat bercengkerama dengan WBP Kasus Teroris yaitu Ismail dan Hisyam. Kedua WBP yang sudah kembali ke NKRI tersebut membahas isu-isu terkini tentang penanganan aksi terorisme. “Penyelesaian masalah terorisme harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya,” ujar Ismail kepada Adies Kadir.
Mendengar aspirasi tersebut, Adies Kadir mengungkapkan akan membawa aspirasi dalam pembahasan dengan Polri. Menurutnya, aspirasi ini sangat positif untuk menyelesaikan masalah terorisme yang masih belum bisa benar-benar hilang. “Ini masukan yang positif, apalagi saudara Ismail ini sudah berkomitmen kembali ke pangkuan ibu pertiwi,” ujar Adies.
Selain para Pimpinan Tinggi Kanwil Kemenkumham Jatim, rapat Kerja ini juga dihadiri oleh, Dr.Ir. H. Adies Kadir (F.Partai Golkar), Didik Mukrianto ( F.Demokrat), Wihadi Wiyanto (F.Partai Gerindra), Arteria Dahlan (F.PDI Perjuangan), serta Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali ( F.Partai Golkar), Bawaslu Jatim, KPU Jatim, dan Perlinduangan anak dan perempuan Prov. Jawa Timur. (Red).
