Rencana Pangkas Eselon, Jokowi Dinilai Sita Waktu dan Tak Efektif

Advertisement
Advertisement

JAKARTA – Saat menyampaikan pidato pelantikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa, dirinya ingin birokrasi di Indonesia lebih sederhana, salah satunya dengan memangkas eselon hanya menjadi dua level.

“Nantinya, eselon yang dipangkas itu bakal diganti dengan jabatan fungsional,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pidato usai Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024, di Gedung MPR-DPD-DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10) sore.

Presiden Jokowi menilai keberadaan eselon I-IV yang ada di kementerian dan lembaga terlalu banyak. Jokowi ingin agar struktur eselonisasi ini disederhanakan.

“Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” kata Jokowi.

Related Articles

Jokowi menyebut, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.

“Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas,” kata dia.

Jokowi juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.

“Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” tegas Presiden Jokowi.

Advertisement

Menanggapi pidato Presiden Jokowi itu, Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai rencana Jokowi tersebut tak akan efektif. Menurutnya, birokrasi di pemerintah memang rumit sehingga jika ingin memangkas eselon bakal butuh waktu dan energi.

“ASN itu ada peraturan-peraturannya. Untuk pengaturannya ada di tangan Menpan RB, BKN dan lain sebagainya. Birokrasi di pemerintahan itu rumit. Untuk bisa mengurai itu perlu waktu dan energi,” kata Agus, Minggu (20/10/2019).

Agus mencontohkan pengaturan pejabat di salah satu kementerian yang digabung. Menurutnya, butuh waktu tiga tahun untuk mengatur pejabat di kementerian tersebut sehingga pekerjaan yang harusnya bisa dilakukan jadi tak maksimal.

“Kalau semua orang berkonsentrasi memangkas, itu lalu kerjanya apa? Itu nggak mudah, pengalaman saya mendampingi salah satu menteri yang digabung kementeriannya, 3 tahun itu kita konsentrasi jungkir balik untuk ngatur siapa duduk di situ, ngapain tugasnya apa. Sisa satu tahun lebih itu nggak efektif membereskan sektoral yang harus dibereskan,” tuturnya.

Dia juga menyoroti soal rencana Jokowi membuat jabatan fungsional jika eselon dipangkas. Dia meminta Jokowi berkaca dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Pemprov DKI Jakarta yang akhirnya membuat rancu.

“Kebayang nggak kalau ASN dari Eselon I sampai IV, itu tinggal dijadikan dua sisanya fungsional. Fungsionla itu di UU ASN apa tugasnya harus dilihat dulu. Sama seperti di DKI, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tidak difungsikan, dia fungsikan TGUPP yang fungsional. Apa yang terjadi? Lihat saja, SKPD pekerjaannya padahal dia struktural, dia bertanggung jawab. Tapi setiap rapat dan seterusnya yang datang TGUPP. Mereka itu fungsional, tidak ada jenjangnya nanti yang tanggung jawab siapa semua ke Gubernur. Ini nanti akan sama rumitnya,” ujar Agus.

Agus meminta Presiden Jokowi tak berfokus memangkas eselon. Dia mengatakan Jokowi harus fokus pada pelaksanaan aturan yang sudah ada dengan sebaik-baiknya agar birokrasi berjalan dengan baik dan tidak ada korupsi.

“Ngapain lah beresin itu, kalau birokrasi, sudah dicut saja. Kan aturan yang ada sudah bagus tapi tidak pernah dilaksanakan. Kalau presiden mau memangkas itu harus lihat undang-undangnya melanggar nggak dia. Itu pekerjaan besar untuk Menpan RB. Harusnya membereskan yang lain malah buat aturan itu,” tutup Agus. (Ran).

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button